Dppkb, 07 Juni 2022

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE serta Ketua TP-PKK Kota Bima Hj. Ellya H.M. Lutfi, menerima penyematan tanda penghargaan MKK (Manggala Karya Kencana) dari Kepala BKKBN RI yang dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022 bertempat di Hotel Santika Medan. Penghargaan tersebut melalui surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor 81/KEP/G2/2022 tanggal 23 Juni 2022.

Penghargaan MKK sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BKKBN Pusat kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga.

Selain menerima Penghargaan MKK, sebelumnya Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi juga telah mengisi Webinar Indonesia dengan tema Generasi Bebas Stunting (GENTING) dan bertindak sebagai Pemateri dengan tema “Praktik Baik Pembentukan TPPS dalam Percepatan Penurunan Stunting”.

Sementara Ketua TP-PKK Kota Bima Hj. Ellya H.M. Lutfi turut meraih penghargaan menerima Manggala Karya Kencana (MKK) karena dinilai telah mampu menggerakkan potensi keterlibatan para ibu rumah tangga menekan kasus Stunting melalui Tim Penggerak Kota Bima, PKK Kecamatan, hingga sampai di tingkat PKK Kelurahan.

Dalam kesempatan istimewa usai menerima penghargaan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyampaikan terimakasih kepada seluruh tim dan kerjasama segenap OPD dan masyarakat yang telah bekerja dengan luar biasa dalam berupaya menurunkan angka stunting di Kota Bima.

"Prestasi ini semoga menjadi pemacu kita seluruhnya, untuk terus bekerja demi Kota Bima tercinta, menjamin generasi kita kedepan menjadi generasi yang terdepan", ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Ellya H.M Lutfi. Mengungkapkan terimakasih kepada segenap tim dari lintas sektor. Terutama tim berada di lapangan dan masyarakat yang luar biasa terus bahu membahu. 

"Terima kasih keluarga Kota Bima, ini untuk kita semua. Dan kita akan terus melangkah", ucapnya.

Acara penghargaan MKK dihadiri oleh Mendagri, dan sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua Tim Penggerak PKK, dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.